DEKLARASI RUMAH SUSUN


DEKLARASI RUMAH SUSUN

KONGRES PENGHUNI RUMAH SUSUN INDONESIA
MOTTO:
WARGA BERSATU TAK BISA DIKALAHKAN

 DEKLARASI RUMAH SUSUN

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, serta didorong oleh semangat untuk merebut kembali Hak yang  melekat atas hunian  Rumah Susun, setelah melaksanakan Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia, yang berlangsung pada tanggal 18 Desember 2013, pukul 09.00 sd pukul 18.00 di Gedung Cawang Kencana Cililitan, Jakarta Timur, yang di prakarsai oleh Kesatuan Aksi Pemilik dan Penghuni Rumah Susun Indonesia (KAPPRI), Asosiasi Pemilik Penghuni Rumah Susun Indonesia (APPERSI), Badan Persiapan Pembentukan (BP2) Induk Koperasi Kelola Kawasan (IK3), Pembela Kesatuan Tanah Air (PEKAT) “INDONESIA BERSATU’”, Himpunan Advokat Pengacara Indonesia (HAPI), para peserta Kongres dengan ini sepakat mengumumkan  hasil kongres kepada khalayak sebagai berikut :

Bahwa selama ini telah terjadi rekayasa sistematis yang dibungkus dengan aturan main yang sah oleh “Pengembang Hitam”, dengan cara antara lain :

  1. Merahasiakan status Hak atas  tanah kawasan Rumah Susun.
  2. Memasarkan Rumah Susun sebelum persyaratan yang ditentukan oleh peraturan per Undang-undangan dipenuhi secara sempurna.
  3. Melakukan pembohongan terhadap konsumen dengan menerbitkan  Brosur Pemasaran yang isinya tidak sesuai dengan kondisi nyata barang yang dipasarkan.
  4. Merekayasa Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan banyak Klausul Baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak cermat dan  kemudian terjebak dalam perikatan yang merugikan dirinya.
  5. Melakukan rekayasa perubahan Ijin Mendirikan Bangunan di Rumah Susun tertentu, pada saat sebagian Rumah Susun telah terjual.
  6. Rekayasa pembentuk Perhimpunan Pemilik Dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) yang diisi Pegawai Pengembang, justru sebelum Unit-unit terjual. PPPSRS yang seharusnya menjadi lembaga wali amanah yang melindungi dan membela kepentingan warga, berubah menjadi alat dan boneka Pengembang. Dan Rapat Umum Tahunan pun selalu direkayasa.
  7. Melakukan rekayasa melalui PPPRS bonekanya dalam penunjukan dirinya atau Perusahaan yang terkoneksi atau terafiliasi untuk menjadi Badan Pengelola, baik dilakukan tanpa tender, atau dengan tender abal-abal.
  8. Bersama PPPRS bonekanya melakukan perbuatan melawan hukum dalam pengelolaan keuangan tanpa dipertanggung-jawabkan sebagaimana mestinya, menaikkan iuran pemeliharaan lingkungan, menaikkan tarip air dan listrik, menarik biaya parkir dan uang sewa dari pihak ketiga secara illegal.
  9. Membangun Kios atau Fasilitas lain di atas bagian (Tanah)  milik bersama secara illegal, kemudian menyewakan atau menjual kepada pihak lain.
  10. Melakukan Pungutan PPN 10% terhadap listrik dan air dengan cara melawan hukum, dan tidak disetorkan kepada Negara.
  11. Mengasuransikan barang dengan premi dibayar penghuni,  tetapi yang dijadikan tertanggung adalah  pihak Badan Pengelola.
  12. Menyebarkan infsormasi palsu untuk membentuk opini public seolah olah “Bila menyerahkan pengelolaan kepada Pemilik dan Penghuni  akan menimbulkan kerusakan kerusakan karena tidak berpengalaman”.
  13. Menggunaan dana “Sinking Funds” milik warga secara tidak sah.
  14. Memaksakan kehendak sepihak Pengelola/Pengembang kepada Penghuni dengan cara intimidasi baik lisan, tertulis, bahkan dengan mematikan aliran listrik dan tindakan terror dengan merusak barang milik Penghuni yang kritis.
  15. Melakukan kriminalisasi terhadap para penghuni yang kristis atas hak nya untuk menimbulkan ketakutan massal di kalangan penghuni.
  16. Bahwa Pemerintah baik ditingkat kementerian dan Pemerintahan Daerah nyata-nyata telah melakukan pembiaran terhadap kejahatan yang dilakukan oleh “Pengembang Vampire” dan bahkan ada oknum berkolaborasi dalam penerbitan perubahan ijin dengan menyalahi ketentuan yang ada, dalam memanfaatan tanpa hak atas tanah, barang dan benda milik bersama, dan bahkan Fasum, serta tindak kekerasan terhadap warga, antara lain dalam hal:
    1. Perubahan IMB dan Pertelaan justru setelah unit-unit Rusun terjual.
    2. Pembebanan Hak Tanggungan Atas Sertipikat HGB diatas HPL atas tanah kawasan Rumah Susun.
    3. Penerapan Hak Hunian sebagaimana diatur dalam  UU nomer 20 Tahun 2011 secara tidak sah oleh PPPRS boneka Pengembang Hitam, tanpa ketegasan sikap dan pemihakan Pemerintah kepada warga sebagaimana mestinya.
    4. Pengerahan preman baik yang berpakaian sipil maupun berseragam Satpam dalam memaksakan kehendaknya kepada warga, tanpa dicegah oleh pemerintah utamanya petugas Kepolisian Republik Indonesia.
    5. Pihak Kepolisian Republik Indonesia dengan cepat memproses kasus kriminalisasi yang dilaporkan oleh  pengembang, sekalipun tanpa  bukti yang kuat dengan tuduhan Pencurian, Pecemaran nama baik dan  Cyber Crime.
    6. Dan sebaliknya, oknum penyidik Kepolisian Republik Indonesia secara sengaja memperlambat dan bahkan tidak sedikit kasus yang dilaporkan oleh Penghuni justru dimentahkan.
    7. Bahwa tujuan utama dari rekayasa tersebut dalam butir 1. dan 2. diatas adalah untuk melanggengkan praktek “Penghisapan Darah Penghuni” yang dilakukan dengan penipuan dan  penggelapan atas uang dan barang milik  warga dan memperoleh penghasilan dari pihak ketiga yang dilakukan secara illegal dengan memanfaatkan tanah, barang dan atau benda milik bersama dan bahkan Fasum.

Telah membuat warga penghuni rumah susun tidak berdaya terhadap pendholiman serta pemerasan yang dilakukan oleh “Pengusaha Vampire”, dan nyata-nyata warga tidak merasakan keberadaan dan kehadiran negara dalam menghadapi pendholiman dan bahkan kekerasan  phisik serta  teror yang mereka lakukan.

Maka dengan ini  Kongres meyerukan agar Pemerintah dalam hal ini secara khusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Jenderal TNI (Purn) H. DR. Susilo Bambang Yudhoyono segera turun tangan sebagai berikut :

  1. Melakukan koreksi terhadap kementerian dan Lembaga Pemerintah  untuk menghentikan sikap pembiaran terhadap kejahatan yang dilakukan “Pengembang Vampire” dalam mencari keuntungan secara ilegal dan pendholiman terhadap warga Penghuni Rusun.
  2. Melakukan intervensi terhadap kementerian dan Badan terkait untuk melakukan investigasi khusus terhadap “Pengembang Vampire” yang  berstatus telah “go public” karena layak dicurigai tidak melakukan “ Good Corporate Governance” dalam pengelolaan Rumah Susun.
  3. Mengintruksikan Kepala  Kepolisian Republik Indonesia untuk menangani kasus kriminalisasi yang dilaporkan Pengembang secara profesional dengan tidak memisahkan kaitan dengan pokok kejahatan yang justru dilakukan oleh “Pengembang Vamvire” itu sendiri.
  4. Mempercepat penerbitan PP atas UU Nomer 20 Tahun 2011 dengan memasukan materi:
  • Larangan Pengembang atau Perusahaan yang terkoneksi atau terafiliasi menjadi Badan Pengelola pada kawasan Rusun yang dibangunnya, dengan demikian potensi terjadinya konflik of interest yang merugikan warga otomatis tidak akan terjadi.
  • Hak Suara dalam Rapat Umum Tahunan atau Rapat Umum Luar Biasa hanya bisa dikuasakan kepada Penghuni, dengan demikian rekayasa oleh pihak luar termasuk dari Pengembang otomatis akan tereliminasi dengan sendirinya.

Kongres juga Mendesak kepada DPR RI untuk melakukan peningkatan pengawasan terhadap kinerja  Menteri Perumahan Rakyat, agar pendholiman dan pemerasan terhadap Penghuni Rusun oleh “Pengembang Vampire” bisa segera diakhiri dan warga segera  bisa mendapatkan manfaat atas Hak yang melekat pada hunian Rumah Susun.

Kongres menempatkan bahwa persoalan yang tampaknya RUMIT ini sejatinya amat sangat sederhana. Keunggulan “Pengembang Vampire” bukan karena mereka hebat, namun karena warga mudah diadu domba dan dipecah belah bahkan melalui trik intrik dan kriminalisasi yang membuat letih dan mengganggu pendapatan warga yang rata-rata bukan golongan berlebihan. Namun jaman telah berubah. Revolusi telematika berperan untuk menghimpun warga dalam kesatuan kelompok ekonomi berjaringan yang lazim kita sebut dengan KOPERASI.

File silakan diunduh (klik/tap) disini: DEKLARASI-KONGRES-PENGHUNI-RUSUN-INDONESIA

Sumber : http://kongresrusun.wordpress.com/

Ketua DPR-RI Terima Sejumlah Perwakilan Rumah Susun

Ketua DPR RI menerima sejumlah perwakilan penghuni rumah susun (rusun) ITC Mangga Dua, Thamrin City, Mediterania Tanjung Duren, Mediterania Gajah Mada, Apartemen Marina, Apartemen Hayam Wuruk, Mediterania Kemayoran, Apartemen Lavende, ITC Cempaka Mas, Apartemen Cempaka Mas dan 37 Apartemen di Jakarta dan didaerah yang tergabung dalam KAPPRI dan APPERSI selain dihadiri oleh LSM KONTRAS Efendi Gozali, dan Pengacara Keluarga SBY Palmer yang juga menjadi Korban.

1796476_10202415826250044_1833491017_n

Perwakilan penghuni rusun ini mengadukan tindak kriminalisasi yang dilakukan oleh pihak developer rusun yakni PT Duta Pertiwi dan PT Sinar Mas. Dalam pengaduan ini, PPRS didampingi oleh pakar komunikasi politik dari Universitas Indonesia Effendi Ghazali.

“Ada persoalan di rusun ITC Mangga Dua. Jadi dulu, waktu jual beli, ada beberapa hal yang tidak sesuai. Seperti Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL), kemudian hak yang menjadi penghuni, masih diatur oleh developer. Sehingga, penghuni merasa tertindas dan diperas,” jelas Marzuki, Senin (20/1), di Gedung DPR Senayan, Jakarta.

Ironisnya lagi, penghuni yang melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib, malah ditahan dan dijadikan tersangka. Ada dugaan, tuduhan pihak developer kepada penghuni rusun merupakan rekayasa untuk mengambil keuntungan.

“Manakala penghuni ini yang melapor ke pihak berwajib, malah mereka yang dijadikan tersangka. Saya berpikir ini ada premanisme di depan kita, bahkan di Ibukota Indonesia, kok ada kejadian seperti ini. Hal ini mencederai pemerintahan Presiden SBY, sehingga ini perlu kita selesaikan. Jangan sampai kita biarkan premanisme di depan mata kita. Kejadian ini sangat memprihatinkan,” sesal Politisi Demokrat ini.

Untuk itu, Marzuki akan segera memanggil beberapa pihak yang berkepentingan, seperti Kapolri, karena persoalan ini sudah menyentuh ranah hukum.

“Oleh karena itu, ini akan kita tindaklanjuti dengan memanggil Kapolri, untuk memproses masalah ini. Apalagi ada beberapa penghuni yang dijadikan tersangka, padahal penghuni rusun menuntut hak mereka sebagai penghuni. Ini sesuatu yang tidak adil,” tegas Politisi asal Dapil Jakarta ini.

Dan dihampir semua Apartemen di Jakarta ini mendapati masalah yang sama yaitu dimana pihak developer yang telah menjual unit apartemennya tapi seolah mereka masih memiliki gedung apartemen yang telah dijualnya, sehingga warga penghuni dan pemilik apartemen menjadi tamu di rumahnya sendiri.

Meski pihak developer mengetahui bahwa ada pertelaan yaitu adanya benda bersama, barang bersama dan tanah bersama yang semua telah dijual bersama unit apartemen yg dijualnya. Dan warga hanya menjadi perahan dan ATM dari pihak developer yang sekarang sudah bermetamorfosis menjadi P3SRS hasil bentukan developer sendiri.

Diantaranya pihak P3SRS wakil perusahaan developer menjual listrik dengan harganya sendiri diatas harga ketentuan Pemerintah atau PLN dan menjual Air juga diatas ketentuan harga Pemerintah atau PAM selain pihak P3SRS bentukan developer yang menyewakan lahan Fasum dan Fasos kepada pihak ketiga tanpa seijin pemilik dan tranparansi keuangan yang diterimanya serta banyak pungutan-pungutan liar yang sulit mereka jelaskan peruntukannya selain hanya untuk menambah pundi-pundi perusahaan. Banyak warga yang diintimidasi jika warga penghuni mencoba-coba utk mengklaim HAK KEPEMILIKAN atas Apartemen yang telah dibelinya.

Berdasarkan Pemberitaan di media, kasus kriminalisasi ini berawal dari kejadian pecahnya kaca di rusun dan tuduhan pemaksaan oleh penghuni rusun kepada teknisi untuk menyalakan lampu. Akibat kasus tersebut, tiga orang penghuni rusun dilaporkan ke pihak kepolisian dan laporan telah selesai diproses (p21).

Oleh karena itu ketua DPR-RI bapak marzuki ali, pada rapat berikutnya bermaksud untuk mengundang pihak-pihak terkait dalam rangka menyelesaikan permasalahan yang terjadi pada setiap hunian rumah susun, karena dikuatirkan program pemerintah mengenai 1000 rumah susun menjadi terhambat karena masyarakat Takut untuk tinggal dan membeli hunian/tempat tinggal di rumah susun.

Pihak-pihak yang akan diundang pada rapat berikutnya adalah :

  1. Gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta
  2. Menteri Perumahan Rakyat
  3. KAPOLRI
  4. Dirjen Pajak
  5. Kepala BPN
  6. Ketua REI
  7. Direktur PLN dan Direktur PAM
  8. Pihak Developer
  9. Warga Rumah Susun

Ketua DPR marzuki ali berkomitmen ingin menyelesaikan permasalahan rumah susun dengan baik dan kepada developer-developer Nakal untuk diberikan sangsi karena melakukan pelanggaran undang-undang rumah susun baik perdata maupun pidana.

Sumber : http://www.citizenjurnalism.com/hot-topics/ketua-dpr-ri-terima-sejumlah-perwakilan-rumah-susun/

Informasi Permasalahan Apartemen Telah Disampaikan Kepada Pejabat Negara

Permasalahan-permasalahan di seluruh apartemen di Indonesia berdasarkan hasil Kongres Penghuni Rumah Susun Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013 (http://kongresrusun.wordpress.com) lalu telah disampaikan kepada jajaran Pejabat Negara Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 17 Februari 2014, permasalahan ini disampaikan kembali pada acara dengar pendapat oleh Ketua DPR RI – DR. Marzuki Alie dan Komisi 3 DPR RI dengan mengundang KAPOLRI – Jenderal (Pol) Sutarman atas permintaan Warga Kawasan Rumah Susun se DKI Jakarta yang difasilitasi oleh Ketua KAPPRI (Kesatuan Aksi Penghuni dan Pemilik Rumah Susun Indonesia) yang menaungi 36 kawasan Rumah Susun bersama Effendi Gazali.

Berikut adalah suasana pertemuan tersebut:

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 01

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 02

 


Permasalahan-permasalahan ini mencakup:

  1. Pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (“P3SRS”) /PPRS adalah Boneka Pengembang dengan pemilihan pengurus dilakukan dengan cara rekayasa negatif.
  2. Rekayasa AD/ART yang bertentangan dengan UU No. 20 Tahun 2011 Tentang Rumah Susun.
  3. Rapat Tahunan (RUTA) selalu direkayasa negatif oleh pengembang yang berganti wajah menjadi pengelola.
  4. P3SRS/PPRS tidak mempertanggungjawabkan keuangan sebagaimana ketentuan UU No. 20 Tahun 2011 dan AD/ART dan sulit untuk diajak bertemu dan membahas permasalahan Apartemen dengan Penghuni/Pemilik.
  5. Merahasiakan status hak atas tanah kawasan Rumah Susun.
  6. Penunjukan Langsung Pengelola tanpa tender dengan kontrak borongan (lump sum).
  7. Asset milik bersama dan fasilitas umum tetap dikuasai Pengembang yang kemudian berubah menjadi pengelola dan kemudian digunakan untuk mencari keuntungan secara illegal.
  8. Markup tarif listrik, air dan penetapan sepihak Service Charge/Iuran Pemeliharaan Lingkungan (IPL), menarik pungutan PPN 10% yang bertentangan dengan hukum.
  9. Pembayaran asuransi dibebankan kepada warga, tanpa tender, pemegang polis atas nama pengembang/pengelola sehingga klaim yang berhak mendapatkan bukan P3SRS/Warga.
  10. Tagihan warga masuknya ke rekening pengembang, bukan ke rekening P3SRS sebagaimana ketentuan AD/ART.
  11. Pengelola menggunakan kekerasan untuk mengintimidasi dan kriminalisasi kepada Pemilik atau Penghuni yang memprotes kesewenangan dan ketidaktransparanan kepengelolaan. Kekerasan, intimidasi dan kriminalisasi ini melanggar Hak Asasi Manusia (HAM).
  12. Kualitas bangunan yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan di awal.
  13. Merekayasa Perjanjian Perikatan Jual Beli dengan banyak Klausul Baku yang panjang lebar, sehingga calon pembeli tidak cermat dan kemudian terjebak dalam perikatan yang merugikan dirinya.
  14. Dan lain-lain.

Dengan begitu, informasi permasalahan ini telah diketahui dan dipahami oleh:

  1. Para pemilik atau penghuni yang telah dikriminalisasi oleh pihak pengembang/pengelola
  2. Presiden Republik Indonesia
  3. Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri)
  4. Kementerian Perumahan Rakyat
  5. Kementerian Perdagangan – Standardisasi dan Perlindungan Konsumen
  6. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
  7. Gubernur DKI Jakarta
  8. Wakil Gubernur DKI Jakarta
  9. Dinas Perumahan Pemprov DKI
  10. Pejabat terkait lainnya

SEHINGGA DARI BANYAKNYA PERMASALAHAN-PERMASALAHAN YANG ADA, SAAT INI YANG DIPERLUKAN ADALAH SOLUSI DAN JALAN KELUAR YANG BERPIHAK KEPADA PEMILIK DAN/ATAU PENGHUNI APARTEMEN DALAM MENYELESAIKAN SEGALA PERMASALAHAN TERSEBUT DIATAS.

Dijual Apartemen Carut Marut

Peserta dari gabungan perwakilan rumah susun di DKI Jakarta yang menghadiri acara di DPR ini:

Dengan Perndapat DPR dan Penghuni Rusun 03

Berita ini juga bisa dilihat di: Penghuni Apartemen Laporkan Kasus ke Pimpinan DPR

Sumber : http://thelavanderesidences.com/2014/02/17/informasi-permasalahan-apartemen-telah-disampaikan-kepada-pejabat-negara/

Advertisements

One comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s